Tangerang – Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang untuk tahun 2027 tampaknya menjanjikan dalam dokumen yang disusun. Berbagai program telah dirancang dengan rapi, menggambarkan visi besar terkait daya saing daerah. Bahkan, arah pembangunan mulai dihubungkan dengan konsep aerotropolis yang inovatif. Namun, ketika dokumen ini dianalisis lebih dalam, muncul pertanyaan kunci: seberapa realistis semua rencana ini di tengah tantangan yang dihadapi masyarakat setiap hari?
Antara Ambisi dan Realitas
Jurnalis senior Marsudin Hasan, yang lebih dikenal dengan sebutan MH, mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan antara rencana dan kondisi di lapangan. Menurutnya, kebijakan yang tercantum dalam RKPD terlalu cepat melompat ke ide-ide besar, sementara isu-isu fundamental yang dihadapi kota masih belum ditangani secara serius.
“Dokumen ini memang terlihat ambisius, tetapi kurang berpijak pada kebutuhan mendesak masyarakat. Masih banyak warganya yang mengeluhkan masalah banjir, jalan yang rusak, dan kemacetan, tetapi perencanaan sudah mengarah ke isu yang jauh lebih tinggi,” ungkap MH dalam pernyataannya di Tangerang pada Rabu, 8 April 2026.
Pembangunan Infrastruktur yang Belum Optimal
Dalam sektor infrastruktur, pemerintah mulai mengintegrasikan dukungan untuk konsep aerotropolis melalui pembebasan lahan dan pembangunan jalan serta jembatan. Namun, MH menilai bahwa upaya ini tidak disertai dengan kesiapan infrastruktur dasar kota.
“Jika genangan air masih terjadi setiap kali hujan dan sistem drainase belum optimal, bagaimana kita bisa membahas aerotropolis? Ini seperti membangun atap tanpa pondasi yang kokoh. Tidak akan bertahan lama,” tegasnya, menyoroti pentingnya prioritas dalam pembangunan.
Ia juga mengkritisi pendekatan penanganan banjir yang dianggap minim, hanya terlihat melalui pembangunan beberapa embung dan normalisasi sungai. “Penanganan banjir harus bersifat sistemik, bukan parsial. Jika hanya satu atau dua embung yang dibangun, itu tidak akan menyelesaikan masalah kota secara menyeluruh,” tambahnya.
Transformasi Ekonomi yang Terhambat
MH juga menyoroti sektor ekonomi, yang menurutnya masih menggunakan pendekatan yang terlalu terbatas untuk mendorong perubahan yang signifikan. Program pendampingan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bantuan modal, serta pelatihan kerja dianggap belum mencapai skala yang berdampak.
“Jika hanya ratusan UMKM yang didukung, apa dampaknya terhadap ekonomi kota? Ini adalah kota besar, bukan hanya sebuah kecamatan. Oleh karena itu, skalanya harus lebih berani,” jelasnya.
Selain itu, MH mengamati dominasi kegiatan berbasis acara yang diadakan setiap tahun, seperti job fair, pameran, dan lomba. “Kegiatan tersebut penting, tetapi jika hanya menjadi rutinitas tanpa evaluasi dampak, akhirnya akan menjadi seremonial semata. Anggaran terpakai, tetapi hasilnya tidak terasa oleh masyarakat,” ujarnya.
Tantangan Lingkungan Hidup
Persoalan lingkungan hidup juga tidak luput dari perhatian MH. Target penanaman pohon dan penambahan ruang terbuka hijau dinilai terlalu kecil untuk menghadapi tantangan kota yang padat. “Menanam ratusan pohon untuk kota sebesar Tangerang sangat minim. Ini lebih bersifat simbolik daripada solusi nyata,” tegasnya.
Di sisi infrastruktur perkotaan, MH mengkritik proyek-proyek seperti skybridge dan gedung parkir yang dianggap kurang mendesak dibanding kebutuhan dasar masyarakat. “Warga tidak memerlukan skybridge jika jalan di lingkungan mereka masih dalam kondisi buruk. Prioritas harus jelas, mana yang lebih mendesak,” ungkapnya.
Digitalisasi dan Program Sosial
Rencana digitalisasi layanan publik yang melibatkan puluhan aplikasi juga dianggap rentan tidak efektif jika tidak terintegrasi dengan baik. “Pengalaman yang kita miliki menunjukkan bahwa meskipun banyak aplikasi, masyarakat tetap bingung. Jangan sampai ini hanya menjadi proyek teknologi tanpa memberikan manfaat nyata,” ujarnya.
Mengenai program bantuan sosial yang cukup besar, MH menilai bahwa upaya tersebut masih sebatas menangani dampak, bukan akar permasalahan. “Bantuan sosial itu penting, tetapi tanpa penciptaan ekonomi yang kuat, masyarakat akan terus bergantung pada bantuan. Ini yang perlu diubah,” tegasnya.
Kondisi Fiskal dan Tantangan Keuangan
MH mengingatkan kondisi fiskal daerah yang tidak sepenuhnya mendukung pelaksanaan banyak program yang direncanakan. “Anggaran stagnan, bahkan ada potensi defisit. Jika banyak program yang direncanakan tetapi anggaran terbatas, ini berisiko tidak terealisasi atau terhenti di tengah jalan,” tambahnya.
Di akhir pembicaraannya, MH menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus kembali berfokus pada kebutuhan nyata masyarakat. “Kota ini tidak memerlukan program yang terlihat megah di atas kertas. Apa yang dibutuhkan oleh warga adalah hal yang konkret: tidak ada banjir, jalan yang baik, dan pelayanan yang cepat. Jika hal-hal tersebut belum teratasi, maka arah kebijakan harus diperbaiki,” pungkasnya.
RKPD 2027, menurut MH, saat ini menjadi cerminan arah pembangunan Kota Tangerang di tengah ambisi besar yang diusung. “Rakyat menanti apakah kebijakan yang disusun benar-benar menyentuh kebutuhan mereka, atau kembali berhenti sebagai rencana yang indah di atas kertas,” tutup MH.
