Musrenbang RKPD Sumbar 2027, Dharmasraya Fokus pada Perbaikan Jalan Provinsi yang Utama
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2027 dilaksanakan di Auditorium Gubernur Sumbar pada Rabu, 8 April 2026. Dalam acara penting ini, Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, turut hadir untuk berkontribusi dalam diskusi perencanaan pembangunan daerah.
Pentingnya Musrenbang dalam Perencanaan Pembangunan
Musrenbang berfungsi sebagai platform strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Forum ini bertujuan untuk memastikan bahwa program-program prioritas yang diusulkan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat daerah.
Acara ini dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang didampingi oleh Wakil Gubernur, Vasko Ruseimy. Kehadiran berbagai unsur Forkopimda, kepala daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), dan tokoh masyarakat memperkuat makna penting dari agenda tahunan ini.
Prioritas Pembangunan Dharmasraya: Perbaikan Jalan Provinsi
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengidentifikasi perbaikan dan peningkatan jalan provinsi sebagai prioritas utama dalam usulan mereka. Hal ini penting mengingat beberapa ruas jalan provinsi yang ada saat ini berfungsi sebagai urat nadi konektivitas antar wilayah serta distribusi hasil produksi masyarakat.
Ruas-ruas jalan yang diusulkan untuk direhabilitasi mencakup:
- Jalan Simpang Koto Baru–Junction
- Junction–Abai Siat (batas Jambi)
- Simpang Sikabau–Simpang Koto Baru
- Simpang Koto Baru–Tanjung Simalidu di Kecamatan Koto Salak
Jalan-jalan ini memiliki peran krusial dalam mendukung kawasan swasembada pangan, air, serta energi, sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi di wilayah Dharmasraya.
Usulan Pembangunan Jalan Kabupaten dan Infrastruktur Lainnya
Selain fokus pada jalan provinsi, Pemkab Dharmasraya juga mengajukan penanganan jalan kabupaten yang terhubung dalam beberapa koridor ekonomi, mulai dari Pulau Punjung hingga Sungai Rumbai, Koto Besar, Sitiung, dan Timpeh. Usulan peningkatan infrastruktur ini diarahkan untuk memperlancar arus barang dan jasa serta mendukung pengembangan komoditas unggulan, seperti:
- Padi
- Kelapa sawit
- Karet
- Peternakan
Selanjutnya, usulan pembangunan mencakup revitalisasi pasar dan kawasan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pendirian pabrik kelapa sawit, biofuel, pabrik pakan ternak, serta penguatan sistem logistik melalui pembangunan gudang bongkar muat.
Total Usulan dan Dampaknya terhadap Ekonomi Daerah
Total nilai usulan yang diajukan oleh Kabupaten Dharmasraya dalam Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2027 mencapai sekitar Rp157,3 miliar. Bupati Annisa Suci Ramadhani menekankan bahwa prioritas pada perbaikan jalan provinsi adalah langkah strategis untuk membuka akses ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.
“Perbaikan jalan provinsi merupakan kebutuhan mendesak karena berhubungan langsung dengan mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi. Dengan infrastruktur yang baik, pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat dan merata,” ungkapnya.
Pentingnya Sinergi dalam Perencanaan Pembangunan
Di sisi lain, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi serta kolaborasi antar pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan. Ia mengingatkan agar setiap program yang dirancang tetap berorientasi pada prioritas nasional dan provinsi. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan program lebih terarah, efektif, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Keselarasan program antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Dengan perencanaan yang terintegrasi, kita dapat mengoptimalkan potensi daerah dan menjawab tantangan pembangunan yang ada di masa depan,” tegasnya.
Melalui Musrenbang RKPD Sumbar 2027, terlihat komitmen Pemkab Dharmasraya dalam meningkatkan infrastruktur dan perekonomian daerah. Inisiatif ini diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan, tidak hanya dalam hal konektivitas, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan dukungan yang kuat dari pemerintah provinsi dan kolaborasi yang baik antar daerah, visi pembangunan yang telah direncanakan dapat terwujud dengan baik.
